Pemberontakan DI/TII Pasca Pengakuan Kedaulatan Indonesia

Pemberontakan DI/TII ( Pergolakan Sosial Politik Antara Pusat dan Daerah Pasca Pengakuan Kedaulatan Indonesia ) Ketidaktentuan kondisi politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan menyebabkan munculnya kecurigaan antara elit politik. Hal ini yang berpengaruh terhadap buruknya hubungan antara pusat dan daerah. Pertentangan kepentingan antara pusat dan daerah menyebabkan berbagai peristiwa yang bersifat sparatis seperti dibawah ini

Pemberontakan DI/TII

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan dari peristiwa ini untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Kata Darul Islam berasal dari bahasa Arab dar al Islam yang secara harfiah berarti “rumah” atau “keluarga” Islam. TII merupakan himpunan dari tentara Islam yang sudah pernah ada sebelumnya yaitu Hisbullah (tentara Allah) dan Sabillilah (jalan Allah). Kartosuwiryo seorang organisatoris yang ulung yang sekaligus mampu memikat banyak pengikut di kalangan rakyat pedesaan.

Dikalangan rakyat pedesaan di Jawa Barat, dia dianggap sebagai penganut sufisme, yang ajarannya menekan-kan pada mistik, kecendrungan pemujaan terhadap hal-hal yang dianggap keramat. Ketertarikan yang lain, karena selalu diasosiasikan dengan Ratu Adil, sebagai contoh dia selalu memakai dua pedang yang bernama Ki Dongkol dan Ki Dombrang. Dan menurut kepercayaan rakyat orang yang dapat menyatukan kedua pedang itu akan membawa kemakmuran. 

Sebagai akibat dari perjanjian Renville (17 Januari 1948), salah satu isinya mengharuskan hijrahnya Devisi Siliwangi ke Arah timur (Jawa-Tengah). Ini kesempatan yang baik buat Kartosuwiryo dengan pengikut-pengikutnya untuk memproklamirkan Negara Islam Indonesia. Melalui Operasi Barata Yudha Brawijaya dan Diponegoro  maka pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo tertangkap. Dia tertangkap bersama istrinya di Gunung Geber, dekat Cipaku, Cicalengka Selatan.

Sesudah Kartosuwiryo tertangkap maka salah seorang putranya bernama Dede Mohammad Darda mengeluarkan instruksi supaya pengikut-pengikutnya yang lain menyerahkan diri. Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962.

Peristiwa DI/TII terjadi juga di Kalimantan Selatan pada  bulan Oktober 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar semasa kecil bernama Haderi. Dia adalah bekas Letnan Dua TNI, karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah terkait dengan nasionalisasi Angkatan Bersejata di Indonesia maka menghimpun pengikut-pengikut dalam Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT). Melalui operasi militer, pada awal September 1963 dia ditangkap dan pada bulan Maret 1965 diadili dalam pengadilan militer khusus dijatuhi hukuman mati.

Kahar Muzakar adalah pemimpin DI/TII yang mengadakan pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 1951. Kahar Muzakar semasa kecil bernama La Domeng dan pada masa Perang Kemerdekaan (Rapat IKADA Jakarta) pernah menjadi pasukan berani mati Soekarno dengan senjata goloknya. Ketidak puasan terhadap program nasionalisasi angkatan bersenjata pasca pengakuan kedaulatan menyebabkan  Kahar Muzakar mengajukan usulan supaya para gerilyawan diterima seperti bekas pasukan yang lain seperti KNIL dan PETA tanpa banyak persyaratan dan birokrasi yang menghambatnya. Dan pasukan yang dipimpinnya masuk ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin.

Pada saat pelantikan tanggal 17 Agustus 1951 dengan pangkat Letnan Kolonel Kahar Muzakar dengan pengikut-pengikutnya melarikan diri ke hutan. Sebagai puncak dari ketidakpuasan ini maka menghimpun pengikut-pengikutnya dalam Komando Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS) dan menyatakan dukungannya dengan DI/TII Kartosuwiryo.
Melalui oprasi militer akhirnya pada tanggal 1 Februari 1965 tempat persembunyiannya ditemukan di Sungai Lasolo. Pada tanggal 3 Agustus 1965 dia tertembak dan tewas sebelum sempat lima meter melangkah.

Di Aceh terjadi peristiwa DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953. Dia adalah seorang Gubernur Militer sehingga tidak sulit untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Tidak seperti peristiwa DI/TII yang lain, peristiwa ini dapat diakhiri dengan “Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh” pada bulan Desember 1962.