Bentuk demokrasi berdasarkan Ideologi, Titik berat perhatiannya, proses penyaluran kehendak rakyat

Klasifikasi demokrasi, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk berdasarkan ideologi, titik berat perhatiannya, hingga bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, berikut penjelasan bentuk-bentuk demokrasi selengkapnya

1. Berdasarkan titik berat perhatiannya

Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk.

√) Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal.

√) Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis

√) Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan. dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok.

2. Berdasarkan ideologi

Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan

ke dalam dua bentuk.

√) Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

√) Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar; yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencitacitakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasaan dipandang sebagai alat yang sah.

3. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk.

√). Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung.

√) Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Sikap positif/ sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM pada sila Pancasila

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun, sikap positif tersebut di antaranya dapat kalian lihat di bawah ini.


Sikap positif/ sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM pada sila Pancasila.


Sila ke 1 (pertama) Pancasila


1. Ketuhanan Yang Maha Esa 


Sikap positif yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM:

a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup

b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya 

c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain


Sila ke 2 (kedua) Pancasila


2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Sikap positif yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM:


a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia . 

b. Saling mencintai sesama manusia 

c. Tenggang rasa kepada orang lain

d. Tidak semena-mena kepada orang lain e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 

f. Berani membela kebenaran dan keadilan 

g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain 


Sila ke 3 (ketiga) Pancasila


3. Persatuan Indonesia 

Sikap positif dalam penegakan HAM:


a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan 

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara 

c. Cinta tanah air dan bangsa 

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia 

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika 


Sila ke 4 (empat) Pancasila


4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.


Sikap positif dalam penegakan HAM:

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

c. Mengutamakan musyawarah dalam' mengambil keputusan untuk kepentingan bersama 

d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah 

e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa 


Sila ke 5 (lima) Pancasila


5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sikap positif penegakan HAM sila kelima Pancasila:


a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 

b. Menghormati hak-hak orang lain

c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain

d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain

e.Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah

f. Rela bekelja keras 

g. Menghargai hasil karya orang lain

Pengertian Demokrasi, asal kata, menurut KBBI, Abraham Lincoln

pada bagian ini akan diuraikan pengertian demokrasi secara sistematis mulai dari asal kata sampai pada taraf pelaksanaannya.

Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosa kata dalam bahasa Inggris yaitu democracy. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempersepsikan istilah demokrasi. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan oleh para penguasa terutama penguasa yang otoriter untuk memperoleh dukungan rakyat agar kekuasaannya tetap langgeng.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.

Peraturan Perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia

peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia.

Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila 


Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah.


Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut. 


a. Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A 28 J. 


b. Ketetapan MPR Nomor XVIl/MPR/l998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM lndonesia. 


c. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu: 


1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. 


2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 


3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 


4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ll Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 


5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 


d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor l Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 


e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 


1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 


2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. 


f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres). 


1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.


2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi. 


3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 


4) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan\Pengadilan hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 


5) Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 
loading...

Search This Blog