Pendudukan Jepang di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia
Dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 maka secara resmi berakhirlah kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia digantikan oleh Pemerintahan Jepang.

  
Berbeda dengan pemerintahan yang sebelumnya di mana hanya ada satu pemerintahan sipil, Jepang memberlakukan tiga pemerintahan militer di Indonesia, yaitu:

1. Tentara Keenambelas dipulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
2. Tentara Keduapuluhlima dipulau Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi.
3. Armada Selatan Kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat, dengan pusatnya di Makasar.

Dalam konferensi penghubung antara Markas Besar Kemaharajaan dan Kabinet pada tanggal 20 Nopember 1941diputuskan sebuah dokumen yang berisi kebijakan-kebijakan pemerintahan pendudukan. Dokumen itu berjudul ”Asas-asas mengenai pemerintahan terhadap wilayah-wilayah selatan” (Nugroho Susanto, 1993). Hal-hal yang relevan dalam dokumen tersebut adalah:

1. Sasaran pemerintahan-pemerintahan militer adalah:
a. memulihkan ketertiban umum;
b. mempercepat penguasaan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan nasional; dan
c. menjamin berdikari di bidang ekonomi bagi personel militer.

2. Status terakhir wilayah-wilayah yang diduduki dan pengaturannya di masa depan akan ditentukan secara terpisah.

3. Dalam pelaksanaannya pemerintahan militer, organisasi-organisasi pemerintahan yang ada akan dimanfaatkan sebanyak mungkin, dengan menghormati struktur organisasi yang lampau dan kebiasaan-kebiasaan pribumi.

4. Penduduk pribumi akan dibina sedemikian rupa sehingga mempunyai kepercaya-an kepada pasukan-pasukan Kemaharajaan, dan penggairahan secara prematur daripada gerakan-gerakan kemerdekaan pribumi harus dihindarkan.
Mengapa Indonesia dibagi menjadi tiga daerah pemerintahan?
Menurut M.C Ricklefs dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern, kebijakan politik tersebut terkait dengan perbedaan kondisi sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju dengan sumber daya utama manusia, namun secara ekonomi kurang penting.

Kebijakan-kebijakan Jepang di sana membangkitkan rasa kesadaran nasional yang lebih mantap daripada kedua wilayah yang lain. Oleh karena itu Jawa mendapat perhatian yang lebih, terkait dengan perkembangan-perkembangannya bagi masa yang akan datang. Sedangkan Sumatera dan daerah yang lain mempunyai arti yang penting karena sumber-sumber strategisnya dan sifat penjajahan di daerah ini pada akhirnya sangat menindas.

Pada awal kedatangannya Jepang disambut dengan baik sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Asia khususnya Indonesia dari penjajahan. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia memang sudah diramalkan di dalam buku ”Jangka Jayabaya” atau Ramalan Jayabaya. Jayabaya sendiri adalah raja Kediri yang memerintah pada tahun 1051-1062. Ramalan ini berbentuk syair atau sajak. Ramalan yang terkenal adalah ramalan mengenai nasib pulau Jawa dikemudian hari. Menurut ramalan Jayabaya, Pulau Jawa akan kedatangan orang-orang katai yang berkulit kuning, yang akan menguasainya dalam jangka waktu seumur jagung. Sesudah itu Jawa akan merdeka.

Arti ramalan yang dapat dipetik di sini adalah bahwa pendudukan Jepang di Indonesia tidak akan berlangsung lama. Rakyat Indonesia yang amat merindukan kemerdekaan menyambut tentara Jepang sebagai pembebas belenggu penjajahan bangsa Belanda. Pada waktu kedatangannya Jepang sudah memahami betul situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang amat merindukan kemerdekaan. Untuk itu Jepang berusaha menarik simpati dan memikat hati rakyat Indonesia yang dilakukan dengan cara:

1. Tentara Jepang mula-mula tidak melarang dan membiarkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai lambang kemerdekaan;
2. Tentara Jepang membiarkan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya melalui radio yang dapat dipancarkan dan didengarkan keseluruh Indonesia;
3. Kebebasan untuk mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari; dan
4. Membebaskan dan mengajak kerja sama pemimpin bangsa Indonesia (Bung Karno dan Bung Hatta) yang selama ini dibuang dan diasingkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Tanggal 9 Maret 1942 pemerintah Jepang menetapkan sebagai hari Pembangunan Jawa Baru dan memasukkan Jawa sebagai salah satu anggota Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk tujuan itu pula Jepang memberlakukan berbagai macam peraturan guna mencegah timbulnya kekacauan.

Tujuan utama Jepang adalah menyusun dan mengarahkan kembali per-ekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang. Kebijaksanaan Pemerintahan Jepang mempunyai dua prioritas, yang pertama menghapus pengaruh-pengaruh barat di kalangan rakyat Indonesia, dan yang kedua untuk memobilisasi rakyat demi kemenangan tentara Jepang. Untuk kebijakan yang pertama ini, maka tentara Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Ingggris serta memajukan pemakaian bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari, selain itu Jepang juga mulai memperkenalkan kalender Jepang untuk tujuan-tujuan resmi dan mulai mengganti segala macam nama-nama yang berkenaan dengan bangsa barat termasuk penggantian nama Batavia menjadi Jakarta lagi.

Akan tetapi semua kebebasan yang diberikan kepada rakyat Indonesia untuk mewujudkan aspirasi kemerdekaan mulai terkikis habis. Untuk menahan masuknya pengaruh dari luar Indonesia maka Jepang melarang semua orang Indonesia mendengarkan siaran radio luar negeri. Melalui Undang-undang No. 3 tertanggal 20 Maret 1942 menyebutkan bahwa pemerintah Jepang melarang semua pembicara-an tentang pergerakan nasional, masa depan Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ataupun mengibarkan Sang Merah Putih.

Jepang dengan berbagai propagandanya telah dianggap sebagai ”Sang Pembebas” oleh kaum nasionalis. Tetapi pada kenyataannya, Jepang yang menyatakan dirinya sebagai ”Saudara Tua” dan sebagai ”Pembebas” itu justru melakukan penindasan yang kejam. Ibarat ”Lepas dari mulut harimau jatuh ke dalam mulut buaya” bangsa Indonesia didegradasikan di luar kemanusiaan demi kemenangan peperangan yang dihadapinya.