Home » » Latar belakang dan ciri-ciri revolusi prancis

Latar belakang dan ciri-ciri revolusi prancis

Revolusi Perancis
1.         Latar Belakang Revolusi Perancis
a.         Pengaruh Retionalisme Aufklarung dan Romantik
Para “philosephes” Perancis pada abad ke-19 pada hakikatnya tidak hanya mengkaji filsafat, tetapi juga mengarahkan pandangannya kepada berbagai purba sangka yang ada pada manusia dan kepada lembaga-lembaga sosial pada zaman mereka dengan menggunakan ketazaman akal budinya. Hal ini mereka lakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan kecaman langsung, dilakukan dengan diam-diam, dalam sindiran dalam karangan sejahtera atau drama, sebagian dengan tinjauan dan renungan tentang bentuk pemerintahan yang menjadi cita-cita atau konsep mereka.

Denis Diderot (1713-1784) dan J. d’Alembert (1717-1784), mencipta-kan Encyclopedia bagi Perancis yang memuat berbgai pengetahuan tentang hidup dan kehidupan manusia yang diuraikan secara tajam berdasarkan akal budi yang sehat hingga sering dianggap merupakan kritik-kritik yang pedas terhadap dogma-dogma yang kolot.
Dalam buah renungannya L’Esprit des Lois (Jiwa Undang-Undang) C.S.B. Montesquieu (1689-1755) mengemukakan teori Trias Politica. Dalam buku tersebut dibahas bahwa ketiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan judikatif hendaknya dipisahkan. Pemisahan kekuasaan sangat perlu, sebab dengan cara demikian raja tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sebagai contoh, dikemukakan bahwa lembaga letter de chacet (“jajahan raja”) sangat berbahaya karena surat yang ditanda tangani raja telah mampu untuk menjerumuskan seseorang ke dalam penjara Bastille. Orang-orang yang tidak disukai raja atau oleh salah satu anak emas raja dengan cara demikian mudah dilenyapkan. Banyak penulis yang dimasukkan dalam penjara itu, karena mengemukakan secara terang-terangan menentang politik raja, seperti Francois Marie Arouret, yang lebih terkenal dengan Voltaire, dan Beaumarchais.

Voltaire (1694-1778) yang dianggap sebagai salah seorang “pendekar kebebasan dan kemerdekaan” mengadakan sindiran dan kritik-kritik pedas dalam bidang pemerintahan. Ketiga kekuasaan tersebut di atas dalam tangan raja. Raja memilih dan mengangkat para menteri yang pada hakikatnya hanya merupakan kaki tangannya saja. Para menteri bertanggung jawab kepada raja, tidak kepada badan perawakilan rakyat, seperti dalam negara demokrasi. Sebelum raja berhasil memusatkan segala kekuasaan pada dirinya, Perancis mengenal tiga pemisahan kelas secara ketat.

Penduduk dibagi dalam tiga kelas (estates of classes) atau tingkat dalam hidup, yakni kaum bangsawan, kaum agama yang mempunyai hak-hak istimewa, dan golongan paura atau golongan ketiga. Wakil-wakil golongan tersebut duduk dalam dewan propinsi dan Etats Generaux. Tiap-tiap golongan mempunyai satu suara. Tetapi sejak 1614 raja tidak menganggap perlu menyuruh Etats Generaux bersidang. Kaum atau golongan bangsawan dan golongan agama tidak begitu gigih memprotes. Kaum bangsawan, yang sebagian berasal dari bangsawan abad pertengahan dan yang sebagian dilantik menjadi kaum bangsawan dari golongan paura yang kaya mendapat jabatan-jabatan yang penting, baik sipil, militer, maupun jadi pemborong pajak. Sedang kaum agama, hampir sepertiga dari tanah Perancis ada dalam kekuasaan mereka. Karena para biskop dilantik oleh raja, maka mereka pun menjadi alat kekuasaan raja dan demi kepentingannya agama bersikap konservatif sebab itu walaupun Voltaire bukan termasuk golongan anti agama tetapi selalu menyerang dengan tajam terhadap gereja yang dianggap sebagai alat kekuasaan raja. Tulisan Voltaire antara lain tertuang dalam Letres Philophiques.

Pangkat rendah dalam dunia kependetaan biasanya diduduki oleh golongan paura, tetapi pangkat itu tidak memberikan pengaruh politik kepada mereka. Pada hakikatnya golongan puara itu makin menjadi pencipta kemakmuran dan kebudayaan Perancis. Banyak orang Perancis tidak puas dengan aturan pajak yang hanya dikenakan kepada kaum tani dan golongan paura saja karena kaum bangsawan dan agama bebas dari pajak. Walaupun demikian kedua golongan pembayar pajak itu tidak ikut serta membicarakan untuk apa dipergunakan uang yang masuk ke dalam kas pemerintah. Uang itu sering dipakai untuk tujuan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Istana menghambur-hamburkan uang dengan menempuh kemewahan yang melampauai batas, diberikan kepada orang-orang kesayangan istana yang menduduki jabatan semu. Dalam keadaan semacam itu Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dalam bukunya yang terkenal Du Contract Social mengutarakan bahwa kekuasaan orang yang memerintah pada hakikatnya berdasarkan suatu “perjanjian” (contract) dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat menyerahkan kedaulatan itu kepada raja. Jadi merupakan suatu “perjanjian” yang mengikat raja dengan kewajiban-kewajiban. Perjanji-an itu dianggap batal apabila rakyat tidak puas. Paham ini ternyata dapat memuaskan rasa keadilan golongan paura.

b.         Pengaruh Revolusi Amerika
Suatu unsur yang revolusioner untuk seluruh dunia ialah perumusan kesamaan hak azasi politis untuk semua warga negara tanpa memandang berdasarkan suku bangsa, agama, atau tingkat sosial. Dalam Decleration of Independence disebutkan bahwa manusia itu dilahirkan sama dan memiliki hak-hak azasi itu dan mendapat kekuasaannya itu berhak menggantikan suatu pemerintahan yang melanggar azas ini dengan pemerintahan yang lain lebih sesuai dengan kehendak rakyat.
Jelas bahwa ide tentang kedaulatan rakyat dan kesamaan hak-hak azasi manusia merupakan dampak daripada alam pikiran masa Aufklarung di Eropa. Tiadalah mengherankan apabila ide tersebut, terutama di Perancis diterima dengan gembira.

c.         Kegelisahan Ketidakpuasan Terhadap Regime Kuno Perancis
Golongan ketiga yang membayar pajak adalah semua orang yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Unsur yang paling kuat dalam golongan ketiga ini adalah kaum borjouis, yaitu pedagang, bankir, pengusaha, pemilik industri, dan golongan profesi yang tinggal di kota-kota besar dan kecil. Sejak akhir abad pertengahan industri, perdagangan, di Perancis berkembang sangat pesat, seperti yang berlaku di negara-negara lain di Eropa. Bersamaan dengan perkembangan itu bertambah kaya.

Golongan borjuis ini sejak abad ke-16 telah berkembang kemakmuran-nya dan memperhatikan pendidikan. Oleh sebab itu, sebagian besar philosophes berasal dari golongan ini. Mereka adalah orang-orang cerdik pandai, kaya dan pembayar pajak terbanyak, akan tetapi mereka tidak memiliki kedudukan sosial yang tinggi, tidak ikut dalam pemerintahan dan tidak memiliki hak-hak istimewa. Mereka sangat membenci golongan agama dan bangsawan. Golongan petani lebih tidak puas lagi. Keadaannya tidak jauh berbeda dari zaman Abad Pertengahan. Pembayaran pajak tanah, pajak minuman keras, dan kewajiban kerja paksa untuk raja tanpa upah merupakan beban yang tidak adil.

d.         Pemerintahan Louis XVI yang Lemah
Sebenarnya Louis XVI adalah orang yang penting tetapi ia bodoh dan tidak tahu tugas yang harus diembannya. Ia seharusnya mengembangkan keadaan di Perancis, tetapi ia tidak mampu mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang dikehendaki oleh golongan-golongan yang bekerja sama dengan raja. Di samping itu ia percaya akan keagungan raja.

Louis XVI kawin dengan Marie Antoinette, gadis cantik putri Maria Theresia dari Austria. Perkawinannya adalah suatu perkawinan politik, untuk menjalin hubungan baik antara pemerintahan Perancis dan Austria, tetapi dilain pihak perkawinan tersebut tidak disenangi oleh rakyat Perancis.

Di samping itu, Maria Antoinette adalah permaisuri yang sangat boros. Ia tidak memikirkan kepentingan orang lain, tetapi hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kawan-kawannya yang disenangi. Ia tidak memikirkan keadaan Perancis yang pada saat itu sedang kalut. Karena ia hidup memboroskan keuangan negara, hidup berfoya-foya untuk memenuhi keinginannya lazim ia dikenal dengan Madame Deficit, sebab banyak mengurangi kas negara.

e.         Masalah Keuangan Negara
Masalah yang sangat mendesak yang harus diselesaikan oleh Louis XVI adalah masalah keuangan negara. Louis berupaya mengangkat seseorang yang lebih dipercaya untuk dapat menanggulangi keadaan keuangan Perancis, mengharapkan setiap pengangkatan orang-orang yang baru dapat mengadakan pembaharuan keajaiban perimbangan keuangan tanpa menurunkan pajak-pajak baru. Tetapi orang yang diangkat mengetahui bahwa pemborosan itu bersumber dari istana kerajaan, di mana banyak uang dihambur-hamburkan. Masalah kemerosotan keuangan negara berhubungan dengan kehidupan permaisuri.

f.          Dewan Perwakilan (Etats-Generaux) Mengambil Alih Pemerintahan Perancis
Di dalam sidang Dewan Perwakilan, golongan ketiga menuntut agar pemungutan suara dilakukan kepala demi kepala. Pada waktu itu golongan pertama diwakili 300 orang, golongan kedua 300 orang, dan golongan ketiga 600 orang. Jika pemungutan suara dilakukan berdasarkan per golongan, pasti akan menghasilkan kemenangan golongan pertama yang bergabung dengan golongan kedua. Jika dilakukan per kepala, golongan ketiga mengharapkan orang-orang dari dua golongan lainnya yang memihak golongan ketiga.

Kemudian sidang berubah menjadi Konstituante (Constituante), bertugas membuat Undang-Undang Dasar bagi Perancis. Sementara itu rakyat Paris mulai bergerak menyerang penjara Bastille (14 Juli 1789), sebagai lambang kekuasaan absolutisme, untuk membebaskan orang-orang yang ditahan di penjara itu. Kaum tani di luar kota Paris menyerbu istana-istana milik bangsawan. Akibatnya, banyak golongan bangsawan melarikan diri ke luar negeri. Konstituante terus bekerja, menghapuskan segala hak feodal dan membuat Undang-Undang Dasar bagi Perancis. Sebaliknya kejadian tahun 1789 itu merupakan babak pertama dalam revolusi itu.

2.         Arti dan Ciri-ciri Revolusi Perancis
Pada tanggal 17 Juni 1789 wakil-wakil golongan ketiga memproklamasi-kan Etats Generaux (Dewan Perwakilan) sebagai Dewan Nasional (Assemble Nationale). Tindakan semacam ini mengandung arti yang sangat penting, karena Dewan Perwakilan merupakan sidang golongan-golongan dijelmakan menjadi Dewan Nasional yang merupakan wahana sidang rakyat Perancis menghapus-kan pengertian golongan. Pengisian suatu masyarakat demokratis telah tampak. Pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat Paris menyerbu penjara Bastille, suatu bangunan yang kuat dan megah, lambang monarchie absolut. Di samping merupakan penjara Bastille juga merupakan gudang senjata. Serbuan rakyat Paris ke Bastille berhasil baik ketika kesatuan-kesatuan tentara raja yang berada di Paris banyak yang memihak dan membantu rakyat. Bastille dapat dikuasai rakyat pada 14 Juli 1789 dan pada hari tersebut dianggap sebagai “permulaan revolusi” dan kemudian diresmikan sebagai “Hari Nasional Perancis”. Bendera Bourbon (raja) diganti dengan bendera nasional – biru, putih, merah – dan tentara nasional dibentuk.

Pada tanggal 20 Juli 1789 Dewan Nasional bersidang. Dalam hasil sidang ini antara lain mereka beritikad bahwa mereka tidak akan bubar sebelum Perancis memiliki Undang-Undang Dasar. Mereka sekarang menamakan dirinya Assemblee Nationale Constituante, disingkat Constituante. Para bangsawan dan kaum agama mulai menggabungkan diri dengan golongan ketiga. Ada usaha-usaha dari pihak raja untuk membubarkan Constituante tetapi gagal.

Sejak itu kekuasaan raja dan para bangsawan, kaum agama beralih ke tangan rakyat. Pemimpin-pemimpin rakyat yang terkenal dalam Konstituante antara lain: Merabeau, Lafayette, dan Sieyes. Perubahan, penghapusan sistem rezim kuno (ancien regime) dan upaya penyusunan sistem pemerintahan baru dilakukan melalui Konstituante.
Upaya-upaya itu meliputi:
a.         Penghapusan sistem rezim kuno dilakukan dengan tegas. Semua hak istimewa, sebutan bangsawan dihapuskan. Gilde dihapuskan dan diganti menjadi perdagangan bebas. Kaum agama dijadikan pegawai negara biasa dan milik gereja disita.
b.         Penyusunan Pemerintahan Baru
            Dasar pemerintahan baru adalah “Pernyataan Hak-hak Azasi Manusia dan Warga Negara” (Declaration de droits de I’hpmme et du citoyen), yang diumumkan pada 27 Agustus 1789.

Pada 14 Juli 1790 Undang-Undang Dasar (UUD) Perancis disyahkan. Sistem kerajaan dalam UUD ini tidak dihapuskan dan negara dalam bentuk kerajaan konstitusional (Constitutionele Monarchie). Raja memiliki hak veto yang dapat menunda keputusan tetapi tidak dapat membatalkan.
Setelah UUD tersusun pada 1791 Konstituante bubar, dan diganti oleh pemerintahan Dewan Legislatif (The Legislative Assembly) pada 1791-1792. Dewan Legislatif memerintah Perancis dengan mendasarkan diri pada UUD 1791. Anggota-anggota Dewan Legislatif meliputi beberapa golongan, misalnya:
1)         Fuillants, ialah golongan liberal kanan.
2)         Gironde; disebut demikian karena anggota-anggotanya yang pandai bicara datang dari daerah Gironde; umumnya terdiri atas kaum borjuis dan berhaluan kiri.
3)         Montagne, adalah golongan dari rakyat jelata, yang terdiri atas: (a) golongan Jacobin; dinamakan demikian karena mereka sering bersidang biaya St. Jacob; (b) golongan Cordelier, ialah golongan berhaluan kiri.

Tidak lama setelah terbentuknya Dewan Legislatif timbul perselisihan antara Dewan itu dengan raja Louis XVI yang menggunakan hak veto, ketika Dewan itu membuat undang-undang untuk menundukkan bangsawan dan pendeta yang tetap menentang.
Austria dan Prusia bersatu untuk menyerbu Perancis dengan hukuman sekeras-kerasnya jika rakyat Perancis berani mengganggu raja Louis XVI dan keluarganya. Perang ini, yang lazim disebut perang Koalisi I (1792), meyakinkan rakyat Perancis, bahwa raja Louis XVI mempunyai hubungan rahasia dengan negara-negara luar dan dianggap merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, Louis XVI dengan keluarganya ditangkap untuk diadili lebih lanjut.

Kaum borjuis yang hingga saat itu mempunyai peranan penting dalam revolusi, mulai bergeser peranannya dan peranan rakyat jelata lebih terasa. Tentara Perancis yang semangatnya revolusioner dapat mengalahkan tentara Prusia di Valmy. Sejak kemenangan di Valmy ini kaum revolusi Perancis tidak lagi bersifat mempertahankan diri terhadap luar negeri, tetapi sebaliknya mereka mulai menyerang luar negeri. Mereka menyerbu Austria, Prusia, dan Italia. Mereka mengumumkan perang kepada Inggris, Belanda, dan Spanyol. Mereka menyanggupi bantuan Perancis kepada seluruh rakyat Eropa yang ingin menghancurkan pemerintahan yang kolot.
Revolusi Perancis yang mula-mula berhaluan liberal, sejak peristiwa diturunkannya raja dari tahta, bergeser sifat menjadi revolusi kerakyatan. Dewan Legislatif akan mengadakan pemilihan baru dan berdasarkan pemilihan umum, agar seluruh rakyat dapat memilih. Pemerintahan akan dipegang oleh badan baru yang akan dipilih dan disebut Conventio National (1792-1795).

Pada masa pemerintahan Dewan Legislatif pada hakikatnya merupakan perebutan kekuasaan antara kaum borjuis dan rakyat jelata. Rakyat jelata yang lazim disebut commune, adalah rakyat dari kota praja (commune), karena rakyat Paris lah yang merupakan pelopor dan pusat revolusi. Dengan adanya Convention National merupakan bentuk kemenangan rakyat jelata terhadap kaum borjuis.

Convention National berkumpul pada 21 September 1792. Tugas pertama-tama yang dilaksanakan adalah menghapuskan bentuk pemerintahan kerajaan dan mengganti dengan bentuk pemerintahan republik. Louis XVI diturunkan dari tahta dan ditetapkan sebagai pengkhianat. Akhirnya raja ini dihukum mati di bawah pisau pemotong kepala (guillotine). Pembunuhan besar-besaran dilanjutkan terhadap para bangsawan, seperti ratu Maria Antoinette. Pembunuhan terhadap bangsawan itu oleh banyak negara di Eropa lainnya dianggap tindakan yang membahayakan keamanan dunia.

Keadaan di negara Perancis yang kalut itu disertai dengan datangnya musuh dari luar yang mengancam Perancis. Di dalam negeri pemberontakan timbul di mana-mana. Keadaan ekonomi kacau, nilai uang merosot karena inflasi merajalela. Di kota-kota timbul kekurangan bahan makanan, karena para petani hanya mau menjual bahan makanan kalau dibeli dengan uang logam.

Keadaan yang kacau ini dipergunakan oleh golongan Montagne untuk bertindak tegas dan radikal demi keselamatan negara. Akhirnya pemerintahan Montagne yang dipimpin oleh Roberspierre disebut “pemerintahan teror” (1792-1795). Tindakan tegas pemerintahan Montagne yang disesuaikan dengan keadaan negara terbukti berhasil. Musuh dari luar dapat dihalau dari tanah Perancis, musuh dari dalam negeri dapat ditindas.
Inflasi dapat ditahan dan keadaan ekonomi dapat dipulihkan kembali. Perancis diselamatkan dari bahaya keruntuhan yang mengancamnya. Pemerintahan Montagne dari Roberspierre ini merupakan pemerintahan “teror”, tetapi dipandang dari sudut politis, maka pemerintahan Roberspierre dapat menyelamatkan negara dan revolusi Perancis.

Orang-orang Perancis mengangkat revolusi Perancis dengan slogan mereka “kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan” (liberty, equality, dan fraternity). Bagi mereka “kemerdekaan” berarti peningkatan hak-hak perse-orangan yang antara lain meliputi hak milik pribadi, bekerja apa yang ingin mereka kerjakan, bebas beribadat, bebas menulis dan berbicara. “Persama-an” berarti penghapusan terhadap semua unsur-unsur feodalisme dan perbudakan serta pengakuan persamaan hak atas hukum bagi semua rakyat. “Persaudaraan” berarti kekeluargaan bagi semua orang perancis, yang tercermin pada jiwa nasionalisme yang dikembangkan di Perancis.

Nama Roberspierre menjadi gilang-gemilang dalam mata rakyat, tetapi setelah keadaan pulih kembali menjadi normal, golongan Gironde muncul kembali. Mereka bersekutu dengan teman-teman Roberspierre, yang iri hati terhadap kedudukan Roberspierre yang tinggi itu. Mereka berhasil menggulingkan Roberpierre dan menghukumnya mati di panggung guillotine. Inilah yang dikenal dengan “Pemberontakan Thermidor” (1794).

Golongan Gironde yang menang terhadap kekuasaan golongan Montagne membubarkan Convention National dengan membangun pemerintahan Direktorat (Directoire): 1795-1799. Ketika kekuasaan dipegang oleh Directoire yang merupakan sebuah badan pemerintahan yang ber-anggotakan lima orang. Pada waktu itu Perancis tetap terancam musuh dari luar dan Perancis dapat menghalaukan bahaya ancaman itu berkat keberanian-keberanian pemuda-pemuda Perancis yang disebut “yang bercelana tidak berlutut” (sansculottnes) yang dapat mematahkan perlawanan musuh. Pada 1795 Belanda, Spanyol, dan Prusia menghentikan perang. Hanya Austria dan Inggris yang masih merupakan musuh. Rakyat Perancis mengalami kemunduran ekonomi dan Directoire tidak cakap memberantas kekacauan dalam negeri, timbullah kemungkinan-kemungkinan bangkitnya seorang diktator sebagai pemimpin.

Pemerintahan Directoire (1795-1799), merupakan pemerintahan yang lemah dan sejak awal tidak begitu populer, tidak berwibawa, korup dan tidak dipercaya oleh rakyat. Pemerintah Directoire tidak menyelesaikan per-masalahan-permasalahan pengangguran di Perancis secara signifikan dan demikian juga rakyat tidak begitu bersimpati pada pemerintahan ini. Hanya dalam bidang kemiliteran mereka mencapai kemenangan-kemenangan yang besar, tetapi ini lebih merupakan jasa dari Napoleon Bonaparte. Nama Napoleon Bonaparte menjadi gilang-gemilang. Pemerintah Directoire yang segan bekerja sama dengan rakyat jelata (Montagne) lebih suka bekerja sama dengan kaum militer karena yang mempunyai kekuatan yang nyata. Bagian Napoleon Bonaparte pengambilalihan kekuasaan hanya tinggal waktu saja. Dan ini dijalankan ketika ia kembali dari Mesir pada tahun 1799. Dengan kekerasan senjata Directoire dibubarkan. Rakyat yang mengutuki absolutisme pada 1789, memuja absolutisme pada tahun 1799.

0 komentar:

Post a Comment

Google+ Followers

Pencarian