Masa Masa Demokrasi Liberal

Masa Demokrasi  Liberal

Melalui perjuangan diplomasi yang panjang sejak kemerdekaan dengan perundingan-perundingan akhirnya status Indonesia sebagai negara berdaulat diperoleh dengan ditandatanganinya KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Terbentuknya Indonesia sebagai negara serikat (RIS) akibat KMB di luar kehendak cita-cita perjuangan 17 Agustus 1945. Termasuk Negara Indonesia Serikat adalah:

1.  Negara Republik Indonesia ( ibu kotanya di Yogyakarta);

2.  Negara Indonesia Timur;

3.  Negara Pasundan, termasuk Jakarta;

4.  Negara Jawa-Timur;

5.  Negara Madura;

6.  Negara Sumatra Timur; dan

7.  Negara Sumatra Selatan.

Demonstrasi anti NIT sebagai negara boneka buatan Belanda

Umur Negara Serikat tidaklah lama lebih kurang 8,5 bulan, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia sudah menjadi negara kesatuan. Satu demi satu negara-negara bagian (negara boneka) buatan Belanda menggabungkan diri. Dimulai dari Negara Jawa-Timur kemudian diikuti oleh negara-negara bagaian lainnya. Sampai dengan tanggal 19 Mei 1950, masih terdapat dua negara bagian buatan Belanda yaitu Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Dalam rangka terbentuknya negara kesatuan maka pada waktu itu juga ditandatangani Piagam Persetujuan antara Pemerintahan RIS, Negara Sumatra Timur, dan NIT untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam gambar nampak konferensi segi tiga antara RIS,

Negara Sumatra Timur, dan NIT di Jakarta pada bulan Mei 1950

Berlakunya UUDS tahun 1950 menggantikan Konstitusi RIS tahun 1949 memberikan peluang untuk dilaksanakannya demokrasi liberal yang berpengaruh terhadap kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Pergantian kabinet dalam waktu singkat akibat mosi tidak percaya adalah bukti labilnya kondisi politik di tanah air. Kepentingan setiap golongan sangat nampak sehingga perkembangan politik diwarnai dengan “Politik Dagang Sapi” ( koe handel politiek) atau tawar menawar kursi dalam kabinet.

Persaingan ideologi partai ikut menentukan kondisi politik pada saat itu, yaitu ideologi agama (Masyumi dan Nahdatul Ulama), ideologi nasionalis (Partai Nasional Indonesia) dan ideologi komunis (Partai Komunis Indonesia). Namun demikian secara umum semua kabinet menginginkan perbaikan di segala lini kehidupan, hal ini dapat dilihat dari program setiap kabinet yang pada umumnya mencantumkan:

1.          perbaikan masalah keamanan dan ketentraman;

2.          penyempurnaan organisasi pemerintahan;

3.          penyempurnaan angkatan bersenjata;

4.          melaksanakan ekonomi nasional;

5.          melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif;

6.          melaksanakan pemilu; dan

7.           pengembalian Irian Barat.

 Kabinet yang dimaksudkan dan beberapa hal penting yang harus diketahui adalah:

1.  Kabinet Natsir ( 7 September 1950-21 Maret 1951)

a.  Natsir dari Masyumi.

b.  Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 27 September 1950

c.   Pencabutan PP No.39 tahun 1950 mengenai pembekuan dan pembubaran Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara. Peristiwa ini yang menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Natsir runtuh.

2.  Kabinet Soekiman (27 April 1951- 23 Februari 1952)

a.  Dikenal juga dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo. Soekiman wakil Masyumi dan Soewirjo wakil dari PNI.

b.  Terjadi PON (Pekan Nasional Indonesia II) di Jakarta yang berlangsung tanggal 21-28 Oktober 1951.

c.   Operasi Agustus, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1951 terjadi penangkapan besar-besaran terhadap pimpinan PKI  di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, dsb.

d.  MSA (Mutual Security Act (1951), merupakan persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan ini menyebabkan mosi tidak percaya, sehingga Kabinet Sukiman runtuh.

3.  Kabinet Wilopo (3 April 1952- 3 Juni 1953)

a.  Wilopo adalah orang PNI.

b.  Terbentuknya UU Pemilu No.7 tahun 1953.

c.   NU ke luar dari Masyumi, akhir tahun 1952.

d.  Peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan konflik antara militer dengan sipil, atau antara militer dengan militer.

e.  Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) tahun 1953, berkaitan dengan penggunaan tanah pemerintah oleh rakyat setempat yang menyebabkan bentrok sehingga memakan korban di pihak rakyat. Hal ini menyebabkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet Wilopo runtuh.

4.     Kabinet Ali I atau Kabinet Ali-Wongso (1 Agustus 1953- 24 Juli 1955)

a.     Ali Sastoamidjojo wakil PNI dan Wongsonegoro wakil PIR (Partai Indonesia Raya).

b.     Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika (18-24 April 1955 di Bandung).

c.      Adanya Indonesianisasi terhadap perekonomian Indonesia dengan memberikan dorongan kepada para pengusaha pribumi. Namun demikian pada saat itu juga muncul istilah perusahan “Ali-Baba”. Sebutan “Ali” untuk orang Indonesia yang mewakili pengusaha-pengusaha orang Cina “Baba.”

d.     Masalah kewarganegaraan orang Cina, supaya memilih menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Cina.

 

5.      Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-8 Maret 1956)

a.      Burhanuddin Harahap wakil dari  Masyumi.

b.      Berhasil membuat kabinet koalisi antara Masumi, NU, dan PSI.

c.      Dilaksanakannya Pemilu I tahun 1955.

d.      Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada pemerintah karena DPR hasil pemilu sudah terbentuk. Jadi akhir kabinet ini bukan karena dimosi tidak percaya.

6.  Kabinet Ali II atau Kabinet Ali-Roem-Idham (24 Maret 1956-14 Maret 1957)

a.  Kabinet koalisi yaitu Ali (PNI), Mohammad Roem (Masyumi) dan Idham Chalid (NU).

b.  Pembatalan terhadap perjanjian KMB tahun 1949.

c.   Pengunduran diri Moh. Hatta dari wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.

d.  Munculnya Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari tahun 1957, tentang pembentukan Kabinet Kaki Empat, di dalamnya terdapat PNI,  Masyumi, NU dan PKI. Pada saat itu sudah terjadi penggantian dari Kabinet Demokrasi Parlementer ke Kabinet Demokrasi Terpimpin.

7.  Kabinet Juanda (9 Maret 1957-10 Juli 1959)

a.  Juanda bukan simpatisan dari salah satu partai yang ada, dia adalah seorang profesional dan netral.

b.  Terjadi percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang dikenal dengan nama peristiwa Cikini pada tanggal 30 Nopember 1957.

c.  Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh Serikat Buruh untuk dinasionalisasikan tahun 1958, sehingga banyak orang-orang Belanda meninggalkan Indonesia.

d.  Dilaksanakannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menjadi akhir dari Kabinet Juanda.

Di samping kondisi politik, kondisi ekonomi juga sangat menyedihkan di tahun 1950-an. Pada masa ini dikenal istilah Sistem Ekonomi Liberal dan Sistem Ekonomi Terpimpin. Sistem Ekonomi Liberal, kondisi ekonomi sangat menyedihkan karena baru saja lepas dari kekuasaan Jepang (1942) kemudian Perang Kemerdekaan (1945-1949). Sebagai negara yang merdeka pasti berkeinginan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial dengan sistem ekonomi nasional. Untuk itu langkah awal sebagai program jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah adalah (1) mengurangi jumlah yang beredar, (2) mengatasi kenaikan biaya hidup.

Mulai ahun 1951 pendapatan pemerintah berkurang dibandingkan tahun 1950, hal ini disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia pada saat itu hanya memiliki produksi eksport kecuali produksi hasil perkebunan. Dr. Sumitro Djoyohadikusumo sejak tahun 1950-1953  membangun bidang ekonomi melalui jalur perdagangan. Harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha pribumi dalam rangka nasionalisasi perekonomian Indonesia. Program Somitro ini dikenal dengan “Gerakan Benteng” (Benteng Group). Pada akhir tahun 1951 terjadi nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.

Uang rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang syah

dalam wilayah RI

Dengan keluarnya Dekrit Presiden tahun 1959 mulai dikenal dengan Sistem Ekonomi Terpimpin. Pada saat ini kondisi ekonomi sangat suram, lebih terpuruk dari masa sebelumnya, inflasi sangat tinggi hampir 700%. Untuk mengatasi kemerosotan ekonomi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan nama “Dekon” (Deklarasi Ekonomi) pada tanggal 28 Maret 1963. Sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin adalah:

1.          Penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada  kontrol;

2.          Tidak adanya ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil orang.