Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) Pasca Pengakuan Kedaulatan Indonesia

Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). ( Pergolakan Sosial Politik Antara Pusat dan Daerah Pasca Pengakuan Kedaulatan Indonesia ) Ketidaktentuan kondisi politik dan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan menyebabkan munculnya kecurigaan antara elit politik. Hal ini yang berpengaruh terhadap buruknya hubungan antara pusat dan daerah. Pertentangan kepentingan antara pusat dan daerah menyebabkan berbagai peristiwa yang bersifat sparatis seperti dibawah ini

Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

Peristiwa APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di bawah pimpinan ex Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya dengan dukungan Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Tujuan dari peristiwa ini adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan adanya usaha untuk mempertahankan tentara sendiri di Pasundan sebagai bagian dari RIS.

Selain di Bandung gerakan APRA juga terjadi di Jakarta. Di sini Westerling dengan Sultan Hamid II mengadakan rencana penculikan dan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretariat Jenderal Kementrian Pertahanan  Mr. Ali Budiardjo dan pejabat Kepala Staf Aangkatan Perang, Kolonel T.B. Simatupang.

Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap gerombolan APRA yang sedang melakukan gerakan mundur segera dilakukan oleh TNI. Pada tanggal 24 Januari 1950 gerombolan APRA  dapat dihancurkan oleh TNI. Westerling dapat melarikan diri ke Belanda dengan pesawat Catalina milik Angkaan Laut Belanda.