Organisasi Indische Partij (IP) Pada Masa Pergerakan Nasional

Organisasi Indische Partij (IP) Pada Masa Pergerakan Nasional

IP didirikan di Bandung pada tanggal  25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai yaitu E.F.E Douwes Dekker (Danudirjo Setyabudi), dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi yang bercorak politik ini juga berusaha menggantikan Indische Bond yang merupakan wadah bagi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan  pada tahun 1898. Penggagas IP adalah Douwes Dekker, seorang Indo – Belanda  yang mengamati adanya keganjilan-keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan kaum Indo. Ia juga memperluas pandangannya untuk peduli dengan nasib masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam belenggu aturan kolonialis. Melalui tulisan-tulisan para tokoh IP dalam majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Express, mereka menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Mereka berusaha menyadarkan golongan Indo dan pribumi, bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama yaitu eksploitasi kolonial. Untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap kolonial tersebut, mereka mendirikan Indische Partij.

IP terbuka bagi semua golongan sehingga keanggotaannya meliputi kaum pribumi,  bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, Indo-Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Tujuan IP adalah: “Indie’ merdeka, dengan dasar “ Nasional Indische”  melalui semboyan “ Indie untuk Indiers” berusaha mem-bangun rasa cinta tanah air serta bersama-sama memajukan tanah air untuk menyiapkan kemerdekaan. IP berdiri berdasarkan nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia yang mengakomodasi semua orang pribumi, Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lainnya. Namun pemerintah Hindia Belanda bersikap tegas terhadap IP. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jenderal agar IP mendapat pengakuan sebagai  badan hukum pada tanggal 4 Maret 1913 ditolak dengan alasan bahwa organisasi tersebut berdasarkan politik dan mengancam keamanan Hindia Belanda. Bahkan pemerintah tetap menganggap IP sebagai partai terlarang.

Pada peringatan ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajah-an Perancis, di Bandung dibentuk Komite Bumiputra. Komite ini mengirim telegram kepada Ratu Belanda yang berisi antara lain permintaan dibentuknya majelis perwakilan rakyat yang sejati serta adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Salah seorang tokoh Komite Bumiputra yaitu Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah artikel yang berjudul “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda), yang berisi sindiran tajam terhadap ketidakadilan di daerah jajahan. Adanya sesuatu yang ironis, di saat Belanda akan merayakan kebebasannya dari penjajah Perancis dilain pihak tenyata Belanda menjajah bangsa Indonesia. Kegiatan Komite ini dianggap oleh Belanda sebagai aktivitas yang membahayakan sehingga pada tahun 1913 ketiga tokoh IP dijatuhi hukuman pengasingan di negeri Belanda. Saat di Belanda, mereka aktif dalam perkumpulan Perhimpunan Indonesia.

Dengan pengasingan tokoh-tokoh utama IP membawa pengaruh terhadap aktivitas organisasi tersebut sehingga para pengikutnya bubar. Namun propaganda IP tentang “Nasionalisme Indonesia” dan kemerdekaan menjadi bagian dari semangat bangsa di kemudian hari, terutama dalam organisasi-organisasi setelah IP.